PALU. PIJARSULTENG. COM– Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Sultan, arogan terhadap wartawan Pijar Sulteng.
Padahal bermaksud ditemui secara baik – baik datang di kantor ESDM dan sudah pamid kepada sekertaris Esdm, layaknya sebagai seorang wartawan dalam melakukan kerja – kerja jurnalis melakukan konfirmasi karena dalam kode etik jurnalistik itu harus konfirmasi sebelum menayangkan sebuah karya jurnalis, tapi dirinya dianggap sepele dan tidak digubris malah melontarkan kata – kata yang terkesan mengejek.
” Saya sudah menghargai dengan menunggu pak kabid sampai tamunya keluar. Pas tamunya sudah keluar kukira sudah saya yang disapa ternyata hanya datang kepada saya. Apa lagi kawu konfirmasi. Konfirmasi terus saja kerjamu, ‘ jelas Yuyun kecewa seakan diejek, Selasa (8/4/2025)
Kata Yuyun, jika memang sibuk atau tidak mau di konfirmasi jawab saja seadanya tidak usah terkesan kayak dihantui dengan kemunculan wartawan Pijar Sultang.
” Kami kan hanya ingin konfirmasi terkait tentang perizinan pertambangan di kabupaten Parimo sebab di Parigi baik PJ Bupati dan dinas terkait, menyarankan ke Provinsi sebab OPD tingkat II tidak punya kewenangan. Tapi malah saya hanya diperlakukan kayak orang mengemis – mengemis, ” bebernya.
Sementara Indra Yospidar selaku ketua KPID Sulteng mengatakan secara pribadi karena dirinya juga seorang wartawan jika sikap Sultan yang enggan berkomentar ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan awak media.
Pasalnya, sektor minerba di Sulteng belakangan menjadi sorotan, terutama terkait pengelolaan izin tambang dan aktivitas pertambangan yang diduga bermasalah.
” Harusnya memberikan keterangan seadanya karena memang tupoksinya selaku Kabid Minerba, “terangnya.
Padahal Gubernur Sulteng baru saja menghimbau kepada ASN selaku pelayan masyarakat di kegiatan apel perdana usai liburan hari raya Idul Fitri dan hari Qraya Nyepi di halaman belakang kantor gubernur.
Hal senada pun dikemukakan Ketua Komisi Informasi ( KI) Sulteng, Drs H Abbas mengatakan sebagai ASN yang baik perlu menjadi pelayan masyarakat.
” Sama siapa lagi mereka meminta informasi nah kebijakan ada sama beliau. ” tutur Abbas
Lanjut Abbas OPD sebagai badan Publik berkewajiban memberikan informasi yang bersifat publik, selama informasi tersebut Tidak masuk Informasi dikecualikan.
Masyarakat dan berbagai pihak berharap adanya keterbukaan informasi terkait sektor pertambangan di Sulteng, mengingat industri ini memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan perekonomian daerah.
” Saran saya ajukan surat permintaan Informasi yang dimaksud kepada PPID OPD tersebut, ” Terang Abbas. YUN/SAH
