PALU. PIJARSULTENG. COM, – 20 Hari lagi warga Muslim akan menghadapi Idul Fitri 1446 hijriyah. Pasti membutuhkan banyak biaya setiap rumah tangga muslim. Mulai zakat fitrah, mudik, sampai pada hari suka cita saling maaf memaafkan.
Hingga awal Maret 2025, kegiatan fisik dan non fisij pemerintah belum ada yang bergerak. Penyedia jasa (rekanan swasta) pun belum beraktfitas. Setiap penyedia jasa memiliki ratusan tenaga kerja. Buruh bangunan, tukang kayu, tukang batu, sopir dan buruh kasar lainnya. Praktis juga nganggur.
Demikian juga dengan kabar terbaru. Surat keputusan PPPK akan terbit Maret 2026. Ditunda. Sedangkan SK CPNS setelah diprotes disetujui nanti setelah lebaran – Oktober 2025 terbit. Benar benar semuanya serba menambah akumulasi potensi menaikkan angka kemiskinan dimana mana.
Mari mencari data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga triwulan awal 2025. Bagaimana pertumbuhan ekonomi? Bila y on y dengan Maret 2024 lalu? Apakah tidak menyulut menaikan angka kemiskinan bila daya beli masyarakat memburuk.
Pemandangan lain, kepala kepala daerah yang usai dilantik dengan jabatan baru pasti visinya sedang disesuaikan dengan RPJMD. Kecuali petahana yang kembali dilantik. Ada penyesuaian dan harapan nyata dari pejabat baru. Pasti itu.
Pejabat baru kini sedang konsolidasi. Setelah dikampanye berjanji, saat ini saatnya janjinya diperintahkan ke organisasi perangkat daerah. Atau OPD. Berobat gratis cukup membawa KTP bagi warga Sulawesi Tengah. Sekolah gratis dan beasiswa bagi warga Sulteng. Semua sedang mulai disosialisasikan puluhan media online akhir -akhir ini. Sampai algoritma soal Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A Lamadjido selalu teratas dalam mesin pencarian google news.
WARGA BERANI LEBARAN
Segera ada solusi nyata dengan intervensi konkrit. Khususnya untuk warga miskin Sulteng menjelang idul fitri 20 hari lagi. Apakah ada dana disiapkan untuk bantuan tunai Rp1 juta/KK yang sebelumnya dilakukan Gubernur Rusdi Mastura setiap tahun jelang lebaran dan natal tahun baru?
Terlebih, data terakhir bahwa warga miskin Sulteng berkurang 21 ribu. Seperti yang diucapkan seorang Statistisi Ahli Madya BPS Sulteng Jefrie Wahido mengumumkan tingkat kemiskinan Sulteng mengalami penurunan sebanyak 21.430 ribu jiwa. Pernyataan resmi Statistik secara hybrid (15/1/2025).
September 2024, jumlah penduduk miskin di Sulteng sebanyak 358.330 (11,04 %), lebih rendah daripada Maret 2024 yang jumlahnya 379.760 (11,77 %) atau terjadi penurunan sebesar 0,73%.
Artinya, bila BERANI mengintervensi dengan bantuan tunai maka angka orang miskin di Sulteng tidak akan memburuk terpapar dengan kebijakan pemangkasan anggaran nasional, dengan terbitnya Inpres No 1/2025 itu. Masyarakat sudah waktunya BERANI menuntut janji kepala daerah.
Validasi yang nyata setiap politisi adalah yang sukses menunaikan janjinya. Honeymoons rakyat dengan pemimpinnya akan kekal bila di situasi dan kondisi tak stabil ada ‘solusi tepat’ sebagai jaring pengaman Idul Fitri 2025.
Saya yakin, semua kepala daerah dari bupati, wali kota sampai gubernur bersama – sama wakil kepala daerahnya kini sedang menyiapkan ‘money charger’ program jitu dengan realitas memburuknya daya beli warganya.
Selamat menunaikan janji di Idul Fitri 2025. Tulisan ini adalah peringatan dini agar sesegera mungkin diantisipasi. Penulis Praktisi Media/Andono Wibisono
