PALU, PIJARSULTENG. COM– Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar sinkronisasi program kegiatan bidang kelautan dan perikanan.
Kegiatan yang dihadiri Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten kota se Sulawesi Tengah itu dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala DKP Provinsi Sulawesi Tengah, Arif Latjuba, Senin malam (10/6/2024), di Gedung Serbaguna Ahmad Hadi Kabupaten Morowali.
Baca Juga : Buka Seminar Nasional, Kepala DKP: Sulteng Berpeluang Jadi Sentra Udang Nasional
Sinkronisasi untuk mendukung upaya Gerak Cepat Menuju Sulteng yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju tersebut berlangsung selama 3 hari, 10-12 Juni 2024 di salah satu hotel di Morowali, dihadiri 5 Dirjen lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili, USAID ber-IKAN, pejabat eselon III dan IV DKP kabupaten kota se Sulawesi Tengah.
Gubernur Sulteng diwakili Kepala DKP Provinsi Sulteng Arif Latjuba saat menyampaikan sambutan, mengatakan, Sulawesi Tengah dengan luas laut 74.452,37 kilometer persegi serta garis pantai 7.010,6 kilometer, merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki 4 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan 1 WPP perairan daratan yang mempunyai banyak potensi kelautan dan perikanan yang terkandung di dalamnya.
Baca Juga : DKP Sulteng Serahkan Bantuan 500 Ekor Bibit Ikan Nila ke LPKA Palu
Sulawesi Tengah juga memiliki 155.544 penduduk yang menggantungkan kehidupan sehari-harinya sebagai nelayan, pembudidaya, pengolah pemasar perikanan serta petambak garam. Bahkan, berdasarkan hasil sensus pertanian tahap I tahun 2023, terdapat 48.281 rumah tangga usaha perikanan yang terdapat di provinsi ini.
Hal ini menurut Arif Latjuba, menunjukkan bahwa kelautan dan perikanan cukup banyak memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tengah dan dipandang masih cukup menjanjikan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Perda Penyelenggaraan Kelautan Perikanan Disetujui DPRD, Wagub Sulteng: Antisipasi Jadi Perda Mandul
Namun kondisi ini juga menurutnya, masih diperhadapkan oleh berbagai kendala di antaranya,
Pertama, sarana produksi belum optimal.
Kedua, jaminan kepastian usaha serta keamanan dan keselamatan kerja masih kurang.
Ketiga, Penguasaan iptek dan keterampilan masih lemah.
Keempat, keterbatasan akses terhadap iptek dan informasi.
Kelima, akses permodalan dan kelembagaan belum optimal.
Keenam, aspek regulasi yang terus mengalami penyesuaian.
Ketujuh, tingkat kemiskinan ekstrim yang masih perlu diselesaikan.
“Tentunya ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi kita semua untuk segera menyelesaikannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Panitia menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pertemuan ini adalah untuk melakukan sinkronisasi program antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024/2025
Pelaksanaan kegiatan pertemuan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Ahmad Hadi dan ruang pertemuan Hotel Metro, Kabupaten Morowali, berlangsung mulai tanggal 10 hingga 12 Juni 2024.
Adapun peserta kegiatan berasal dari, Dinas Perikanan 13 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah, USAID ber-Ikan, serta pejabat eselon 3, eselon 4, fungsional dan pelaksana lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. SAH
