PALU. PIJARSULTENG. COM, – Ciri khas dari Sekolah Siaga Kependudukan adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam mata pelajaran. Hal itu dikemukakan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah ( Sulteng) , Tenny Calvenny Soriton, S.Sos., M.M
Pada kesempatan itu kegiatan Bimbingan Teknis ( Bimtek) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Terintegrasi Pendidikan Kependudukan Bagi Guru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Pertama (SMA/SMP) Tingkat Kabupaten/Kota se-Sulteng digelar di Ruang Pola pada Kamis (03/08/2023).
Baca Juga : BKKBN Perkuat Akses Pelayanan KB Swasta
Dalam kegiatan yang bertujuan untuk menindaklanjuti pencanangan SSK Tingkat Kota Palu dan Kabupaten Donggala serta sebagai upaya untuk mengembangkan implementasi pendidikan kependudukan jalur formal, khususnya pelaksanaan SSK di Sulteng.
Guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP Negeri 9 Palu, La Ntowagi, S.Pd., M.Pd menjelaskan bahwa dalam pembuatan modul ajar atau RPP tidak perlu memisahkan materi kependudukan tersendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran yang relevan.
“Kita lihat mana yang relevan. Macam saya dalam pelajaran IPA mana yang relevan, pelajaran IPA yang berkaitan dengan kependudukan. Nda perlu misalnya IPA ada juga materi terpisahnya untuk kependudukan”, ujarnya.
Lebih lanjut, Guru Biologi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Banawa, Rina Rismawati, S.Pd., M.Pd menambahkan bahwa sebelum membuat RPP diperlukan analisis pada mata pelajaran yang mengandung muatan SSK.
“Sebelum kita membuat modul ajar atau RPP, kita harus analisis dulu capaian pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengandung muatan SSK, seperti ada kehamilan, untuk biologi sendiri ya, ada kelahiran, ada kesehatan reproduksi, dan sebagainya”, tuturnya.
Bukan hal baru, menurut Guru IPS SMPN 9 Palu, Fetiellim Tamehi, SE sejak dulu pihaknya telah mengintegrasikan materi kependudukan dalam mata pelajaran IPS.
“Kita ketahui untuk ruang lingkup mata pelajaran IPS termasuk geografi, sejarah, dan ekonomi itu saya rasa hampir semua berbicara mengenai masalah kependudukan. Saya kira dari dulu kita sudah mengajarkan SSK, cuma kita tidak sadari mungkin, dan materinya banyak tentang masalah kependudukan”, jelasnya.
Baca Juga : Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng Mengucapkan Dirgahayu Provinsi Sulteng ke 59
Hal senada diungkap oleh Guru Geografi SMAN 2 Palu, I Putu Raditiya Eka Permana, S.Pd., M.Pd yang mengaku telah menjelaskan materi kependudukan sejak sebelum SMAN 2 Palu menjadi SSK.
“Karena geografi mempelajari tentang isu-isu kependudukan itu sendiri. Jadi walaupun belum terintegrasi SSK, sebelum-sebelumnya kami sudah melakukan hal ini”, ungkapnya.
Untuk mendukung meningkatnya pemahaman terkait materi kependudukan pada peserta didik, maka selain pengintegrasian materi ke dalam mata pelajaran, Tim Kerja Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Sulteng juga berupaya agar setiap SSK memiliki pojok kependudukan, seperti yang dituturkan oleh Ketua Tim Kerja Dalduk, Muh. Rosni, SE., M.Si.
Baca Juga : Kakanwil Kemenkumham Sulteng Harap Bibit Atlet Daerah Berasal Dari Kemenkumham Sulteng
“Di sekolah-sekolah kita akan mencoba memfasilitasi media literasi yang disebut sebagai pojok kependudukan. Sehingga anak-anak ketika sudah disampaikan pembelajaran betapa pentingnya isu kependudukan, kemudian masalah stunting dan itu juga bisa ditemukan buku-buku pedomannya di pojok kependudukan”, terangnya.***
