PALU. PIJARSULTENG.COM, – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Palu bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Tengah ( Sulteng), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menggelar Dialog Prospek Ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) 2025 pada Senin (13/01/2025) di Sriti Convention Hall, Kota Palu.
Baca Juga : OJK Menilai Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tahun 2024 Terjaga dan Stabil
Dialog yang mengusung tema “Optimisme terhadap Penguatan Ekonomi Daerah di Tengah Dinamika Global” ini menjadi forum strategis untuk mengumpulkan pemikiran dan gagasan berbagai pemangku kepentingan terkait peluang dan tantangan ekonomi Sulawesi Tengah 2025.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Dr. Muzakir Tombolotutu, S.E., M.Si. sebagai ketua ISEI Cabang Palu yang mengingatkan akan pentingnya sinergi dan optimisme dalam menghadapi tantangan perekonomian tahun 2025.
Baca Juga : OJK Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto
Pimpinan Badan Anggaran sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Muhidin Mohamad Said juga hadir memberikan keynote speech yakni akselerasi ekonomi Sulteng sudah seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di Sulteng.
Apalagi Sulteng berperan penting sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan memiliki sektor unggulan antara lain pertanian, perikanan, nikel, dan kakao.
Baca Juga : Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Tinggi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Dialog ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Rony Hartawan (Kepala KPwBI Sulteng), Bonny Hardi Putra (Kepala OJK), Yuni Wibawa (Kepala Kanwil DJPb), serta Patta Tope selaku akademisi.
Rony Hartawan menyampaikan bahwa inflasi Sulteng pada tahun 2024 terjaga pada level 1,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan sasaran inflasi nasional 2,5%±1% (yoy).
Untuk mendorong perekonomian Sulteng, sinergi dan transformasi diperlukan melalui 5 (lima) strategi yakni stabilitas ekonomi daerah, peningkatan permintaan domestik, penguatan produktivitas ekonomi, sinergi pembiayaan, serta akselerasi ekonomi keuangan digital.
Yuni Wibawa mengungkapkan realisasi belanja daerah mencapai 96,12% dari pagu 2024. Di samping itu, pendapatan negara mencatatkan nilai Rp13,96 triliun atau 106,24% dari target 2024.
Dukungan fiskal untuk pembangunan Sulawesi Tengah difokuskan pada sektor prioritas, termasuk UMKM dan pertanian.
Bonny Hardi Putra menyoroti perkembangan positif sektor pasar modal, dengan pertumbuhan investor mencapai 58,04% (yoy) per September 2024. Meski demikian, inklusi keuangan masih menjadi tantangan, dengan 80% masyarakat belum memiliki literasi keuangan yang memadai. Patta Tope menekankan pentingnya peningkatan produksi dan belanja permintaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Industri hilir berbasis sumber daya hayati dan mineral perlu dioptimalkan untuk memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan penyampaian 10 rekomendasi strategis sebagai acuan penyusunan kebijakan ekonomi daerah serta upaya konkrit dalam menghadapi dinamika global yakni:
Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi bermanfaat dalam menurunkan jumlah kemiskinan.
Kedua, meningkatkan kualitas dan modal manusia agar sumber daya manusia Sulawesi Tengah dapat terserap ke pasar tenaga kerja di industri besar.
Ketiga, mendorong kolaborasi strategis dan kerja sama multipihak dalam menyelesaikan permasalahan daerah, sehingga kondisi masyarakat semakin sejahtera.
Keempat, memetakan permasalahan daerah secara sektoral melalui kerja sama hexahelix untuk penyelesaian yang tepat dan tuntas.
Kelima, mengajak anggota DPR RI asal Sulawesi Tengah untuk mengawal program dan kebijakan yang didanai APBN demi menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.
Keenam, mendorong belanja daerah yang lebih efisien, rasional, dan memiliki efek berganda yang positif bagi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Ketujuh, mengkaji industri pertambangan secara khusus, termasuk mitigasi dampaknya terhadap manusia dan lingkungan.
Kedelapan, Memperkuat hilirisasi ekonomi hijau (pertanian) dan ekonomi biru (perikanan) sebagai sumber pertumbuhan baru dan berkelanjutan.
Kesembilan, meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur strategis daerah untuk mendorong dan mempertahankan laju pertumbuhan yang berkualitas.
Kesepuluh, memperkuat ketahanan ekonomi Sulawesi Tengah terhadap risiko global melalui diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor non-tradisional.***
