BKKBN Sulteng, Gelar Diskusi Kampanye Percepatan Penurunan Stunting.

Daerah, Sulteng180 Dilihat

PALU. PIJARSULTENG.COM, – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) gelar diskusi Kampanye percepatan penurunan stunting momentum strategis Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Internasional kepada kelompok atau komunitas, di kafe Triffel F dibilangan Jalan Djuanda, Senin (6/05/2024).

Salah Satu Narasumber dari Perwakilan TNI, Riswanto Buhang, tengah memaparkan materi dengan tema Kampanye percepatan penurunan stunting momentum strategis KIE Internasional kepada kelompok atau komunitas, di kafe Triffel F, Senin (6/05/2024). Foto : Hafsa/PJS.Com
Salah Satu Narasumber dari Perwakilan TNI, Riswanto Buhang, tengah memaparkan materi dengan tema Kampanye percepatan penurunan stunting momentum strategis KIE Internasional kepada kelompok atau komunitas, di kafe Triffel F, Senin (6/05/2024). Foto : Hafsa/PJS.Com

Selain itu pula dilakukan rapat rangkaian penilaian calon lomba penerima penghargaan

bagi Babinsa Tingkat Provinsi Sulteng, atas dukungan dan prestasi dalam implementasi program Bangga kencana dan percepatan penurunan stunting melalui kegiatan Momentum bersama TNI.

Dikegiatan kali ini menghadirkan dua pemateri antara lain Riswanto Buhang, dari KOREM 132 Tadulako, memaparkan materi Pedoman penghargaan bagi Babinsa Tahun 2024.

Pemateri lainnya yakni Tina Paratea, dari Satgas Stunting Perwakilan BKKBN Sulteng, memaparkan materi kerjasama dalam penguatan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulteng Tahun 2024.

Lanjut , Riswanto Buhang menyampaikan, bagi pemangku kepentingan yang melaksanakan kegiatan penangulangan stunting di daerah terpencil, agar melakukan koordinasi dengan Babinsa.

“Bisa ke Kodim atau ke Korem apalagi telah dilakukan MoU untuk draf kontrak penurunan angka kemiskinan” jelas Riswanto.

Lanjut Riswanto, menuturlan untuk melaksanakan program harus terjadi sinergitas antar instansi, dan koordinasi melekat secara prosedural. Karena menurutnya, Babinsa memiliki wilayah yang cukup luas. Satu Babinsa sampai membawahi tiga desa.

“Kalau di wilayah itu tidak di cover oleh Babinsa, itu bukan berarti Babinsa tidak bisa. Tapi karena memang tidak ada koordinasi dari instansi terkait yang melibatkan masyarakat untuk kesehatan. Padahal, kalau koordinasinya bagus, ” kami bisa menyiapkan sarana tempat untuk kegiatannya, sebagai Babinsa di wilayah itu merupakan tanggungjawab untuk membantu pemerintah daerah, dan itu gunanya koordinasi melekat secara prosedural ini,” terangnya.

Dikesempatan yang sama, Tina Paratea, yang membawakan materi kerjasama dalam penguatan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulteng Tahun 2024, mengatakan bawwa, target yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulteng untuk percepatan penurunan stunting Tahun 2024 ada tiga kategori.

Pertama, 22,5 persen. Menurutnya, target ini cukup besar dan ini bisa dilakukan dengan persepsi bahwa di skenario pertama ini dilakukan upaya percepatan penurunan stunting dengan biasa tanpa ada kerjasama di dalamnya.

Target dua, sebesar 20 persen, dan itu dilakukan dengan adanya konvergensi di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Tiga, sebesar17,3 persen,  itu dilakukan dengan konsep yang dikenal dengan out of the box.

“Itu dilakukan di masing-masing OPD, dengan sisitem konvergensi, dan memastikan kegiatan antar OPD itu bisa berjalan dengan baik. Ini target yang ada di kita,” katanya.

Kemudian, Tina juga memaparkan prevalensi stunting yang baru di rilis oleh Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) di tanggal 25 April 2024.

Dia berharap, seluruh komponen yang ada, baik BKKBN, OPD dan mitra terus bersinergi dengan baik, dalam penanggulangan stunting di Sulteng. Agar target yang diharapkan bisa tercapai.SAH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *