JAKARTA. PIJARSULTENG.COM- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid melakukan pertemuan secara daring dengan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Selasa (10/12/2024). Kepada jajarannya, Menteri Nusron menekankan untuk bisa memetakan sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di wilayah timur Pulau Sumatra ini.
“Tolong dilaporkan konflik yang terjadi, jangan sampai konflik seperti di Rempang itu yang kemarin harus diantisipasi dari jauh-jauh hari,” tegas Nusron Wahid dalam pengarahannya.
Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau agar jajarannya dapat mengkategorisasikan sengketa dan konflik yang terjadi. Kategorisasi dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu _low intensity conflict, high intensity conflict,_ dan _political intensity conflict_.
“_Low intensity_ itu termasuk konflik yang terjadi antara individu dengan individu dan memiliki nilai ekonomi rendah. Kemudian, _high intensity_ itu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, biasanya individu dengan individu, korporasi dengan korporasi, atau korporasi dengan negara,” ungkap Menteri Nusron.
Sementara, untuk mencegah terjadinya _political intensity conflict_, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga aset-aset negara. Untuk itu, Menteri Nusron meminta jajaran menginventarisasi kasus sengketa dan konflik yang melibatkan tanah aset pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga BUMN/D. “Konflik ini tolong dicatat, dilaporkan, terutama tanah pemerintah,” ucapnya.
Bertindak selaku moderator dalam pertemuan kali ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Mengawali kegiatan, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri, Sri Pranoto melaporkan progres dan capaian dari program kerja yang dilaksanakan di Provinsi Kepri.
Hadir dalam pertemuan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
JAKARTA.PIJARSULTENG.COM- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid melakukan pertemuan secara daring dengan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Selasa (10/12/2024).
Kepada jajarannya, Menteri Nusron menekankan untuk bisa memetakan sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di wilayah timur Pulau Sumatra ini.
“Tolong dilaporkan konflik yang terjadi, jangan sampai konflik seperti di Rempang itu yang kemarin harus diantisipasi dari jauh-jauh hari,” tegas Nusron Wahid dalam pengarahannya.
Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau agar jajarannya dapat mengkategorisasikan sengketa dan konflik yang terjadi. Kategorisasi dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu _low intensity conflict, high intensity conflict,_ dan _political intensity conflict_.
“_Low intensity_ itu termasuk konflik yang terjadi antara individu dengan individu dan memiliki nilai ekonomi rendah. Kemudian, _high intensity_ itu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, biasanya individu dengan individu, korporasi dengan korporasi, atau korporasi dengan negara,” ungkap Menteri Nusron..
Sementara, untuk mencegah terjadinya _political intensity conflict_, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga aset-aset negara. Untuk itu, Menteri Nusron meminta jajaran menginventarisasi kasus sengketa dan konflik yang melibatkan tanah aset pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga BUMN/D. “Konflik ini tolong dicatat, dilaporkan, terutama tanah pemerintah,” ucapnya.
Bertindak selaku moderator dalam pertemuan kali ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Mengawali kegiatan, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri, Sri Pranoto melaporkan progres dan capaian dari program kerja yang dilaksanakan di Provinsi Kepri.
Hadir dalam pertemuan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. YUN
