PALU.PIJARSULTENG.COM – DPRD Sulteng menggelar rapat bersama terkait nasib para penyintas yang masih tersisa atas bencana Tsunami, gempa dan likuifaksi beberapa tahun lalu, terkait pembongkaran hunian sementara (Huntara) yang selama ini menjadi tumpuan harapan mereka untuk tinggal selama ini.
Rapat itu digelar di Ball Room Utama DPRD Sulten pada , Senin (23/10/2023) dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Dr Alimuddin Paada, MS serta dihadiri sejumlah anggota DPRD masing masing, Ibrahim A Hafid, Wiwik Jumatul Rofi’ah S,Ag, MH, Muhaimin Yunus Hadi SE, Dra Fatimah Lasawedi dan perwakilan forum penyintas layana.
Dalam kesempatan itu, para perwakilan forum penyintas layana menyuarakan kondisi dan tuntutan mereka yang dirasakan selama ini, pasca pembongkaran, dan dirasakan tidak ditanggapi serius oleh pemerintah.
Penyintas itu berpendapat, pemerintah masih acuh tak acuh, bahkan Wali Kota tidak bisa membantu lahan.
Sehingga, masuk pada hunian pada bantuan huntap mandiri dengan catatan harus memiliki lahan sendiri dan melaporkan kembali jika telah memiliki lahan tersebut.
Mereka menilai, sejauh ini Pemprov Sulteng dan Pemkot Palu tidak ada keseriusan dalam menyikapi itu.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah mengatakan hampir seluruh fraksi di DPRD telah menyampaikan pandangannya atas nasib penyintas.
Bahkan, DPRD Sulteng pernah membentuk pansus tentang nasib para mereka, dan bekerja cukup lama, namun evaluasinya mandek.
“Tetapi perlu menyampaikan rekomendasi terbaru demi memikirkan bagaimana nanti nasib dan solusi para penyintas, namanya penanggulangan bencana, ya tugas pemerintah, maka kita ingatkan kembali pemerintahnya,” ujarnya.***
