PALU, PIJARSULAWESI.com- Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Evenri Sihombing mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan fiskal daerah untuk percepatan pembangunan Sulawesi Tengah, serta perlunya pengamanan aset daerah.
Hal itu disampaikan Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, Evenri Sihombing saat berkunjung ke kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (12/10/2021), yang diterima Gubernur Rusdy Mastura di ruang kerjanya.
Everinsi pada kesempatan tersebut menyarankan, untuk mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” perlunya peningkatan anggaran belanja modal sampai 40 persen.
“BPKP siap mendukung langkah pemerintah Provinsi Sulteng,” kata Evenri, dikutip dari rilis Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulteng, Selasa (12/10/2021).
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura mengakui bahwa Sulawesi Tengah merupakan daerah yang sangat kaya. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya perusahaan tambang tapi di satu sisi dana bagi hasil (DBH) nya hanya mencapai Rp181 Miliar.
“Olehnya pemerintah daerah akan melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian ESDM selanjutnya dengan kementerian keuangan,” ujar Rusdi Mastura kepada Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, Evenri Sihombing.
Gubernur Rusdy akui, memang perlu ada pembenahan secara menyeluruh dan juga perlu diberikan peran perusahaan daerah (Perusda) dalam pengelolaan tambang dan pengelolaan potensi daerah.
Harapannya, Perusda dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan fiskal daerah sehingga melihat kondisi yang ada perlu pembenahan menyeluruh dan rekonsiliasi terhadap peningkatan fiskal daerah.
“Maka tahun 2023 kita harapkan adanya peningkatan fiskal daerah sebesar Rp1 Trilyun,” kata Rusdy Mastura. Biro Administrasi Pimpinan
BPKP Sarankan Pemprov Sulteng Tingkatkan Anggaran Belanja Modal
