Membuat aparat penegak hukum (APH) mulai menyoroti proyek itu. Paket Perkerjaan pengadaan pekerjaan konstruksi di Satuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Donggala yang dikerjakan pada tahun anggaran 2023.
” Kini proyek Paket Perkerjaan yang ber Lokasi di Kecamatan Rio Pakava dalam tahap pendalaman oleh penyidik.” jelas sumber dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Polda Sulteng.
Pagu anggaran proyek tercatat sebesar Rp4.851.500.341,00 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.810.823.379,00.
“Kita kembangkan dengan memanggil dulu beberapa pihak. Bagaimana proses sampai PHO ,” ujarnya
Penyelidikan masih berlangsung dengan kemungkinan adanya dugaan tindak korupsi. Aparat juga mendalami aliran dana dalam pembayaran kontrak proyek maupun non-kontrak.
“Sudah kita kembangkan lagi. Beberapa hari ini kita akan kembali panggil (pihak-pihak terkait),” tambah sumber penyidik Dirtipidkor Polda Sulteng.
Kepala Inspektorat Kabupaten Donggala, Hasan Nurdin, saat dikonfirmasi membenarkan adanya temuan dengan jumlah yang diduga cukup besar di Dinas PUPR Donggala, termasuk dari proyek yang dimaksud. Rabu (19/02/2025)
“Ya… memang benar ada 34 perusahaan penyedia pengadaan barang dan jasa di Dinas PU yang mendapat temuan dari BPK RI. Tapi saya belum tahu betul berapa besar jumlah temuannya.
Terkait proyek ini, memang sudah masuk di ranah APH. Jelas, PPK PU Donggala sudah dipanggil ke Polda Sulteng,” ungkap Hasan Nurdin.
Sementara kabid PU Donggala terkonfirmasi belum memberikan tanggapan
Hingga saat ini, penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap kemungkinan adanya penyimpangan dalam proyek tersebut. ***
